Menurut pantauan Radar Karawang, petugas kesehatan ini terlebih dahulu memberitahukan kepada si bakal calon, terkait adanya biaya pemeriksaan sebesar Rp 100 ribu. Bakal calon terlihat kebingungan, karena harus mengeluarkan kocek. "Pak ada biaya 100 ribu, untuk pemeriksaan," ujar seorang petugas kesehatan, Selasa (13/1).
Tak banyak berpikir, seluruh bakal calon kades menyerahkan sejumlah uang yang diminta tersebut. Dan terlihat petugas langsung memasukan ke dalam tas miliknya. Adanya pungutan ini dikeluhkan sejumlah bakal calon karena dinilai memberatkan. Bahkan, petugas sudah mematok Rp 100 ribu, dan tidak bisa dikurangi sedikitpun. "Dipungut biaya 100 ribu. Mau gak mau harus cepe, gocap tidak mau ini rata semua cepe," imbuh seorang balon kades yang enggan disebutkan namanya.
Bakal calon kades lainnya juga merasa keberatan dan bertanya-tanya buat apa uang tersebut. Karena pelayanan satu atap ini sudah dibiayai oleh pemerintah "Ini pungutan untuk apa, kita bingung," katanya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang Akhmad Hidayat menegaskan, seluruh pelaksanaan pelayanan satu atap ini gratis, karena dibiayai oleh pemerintah. "Ini gratis tidak ada biaya," katanya.
Disinggung terkait adanya sejumlah uang yang diharuskan dibayar, Akhmad terlihat terkejut, karena diketahuinya tidak ada biaya pemeriksaan karena sudah dibiayai oleh pemda. "Tidak bayar, kalau bayar mungkin tes lain," katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dr. Deddy Ferry Rachmat mengungkapkan, pihaknya terpaksa menarik biaya ke bakal calon untuk biaya beli alat tes narkoba, dan pot untuk tes urine. Karena Dinas Kesehatan tidak dianggarkan untuk pembelian alat ini, begitupun dengan BPMPD. "Jadi sebenarnya kita tidak ada anggaran khusus. Dana itu untuk strip narkoba untuk habis pakai, satu orang satu pakai itu harus dibeli, dan pot untuk urine," kilahnya.
Deddy juga menegaskan, alasan pihaknya tidak menganggarkan pengadaan alat ini untuk pilkades, karena peserta pilkades tidak dapat bisa dipastikan jumlahnya. Sehingga alokasi anggarannya tidak dapat diprediksi. "Di dinas tidak dianggarkan, karena kita tidak tahu jumlah calon barapa, kecuali sudah ditargetkan sekian ini kan tidak ada. Kalau operasional sudah ditanggung oleh BPMPD," tukasnya.
Lalu sumber dana dari mana petugas membeli alat tes narkoba strip ini? Dengan enteng Deddy mengaku mendapat dana talangan, bukan berasal dari uang pemerintah daerah. "Ya ini kan ditalangin dulu. Kita beli dulu karena di apotik tidak ada, ya adalah duitnya kita minjem," tandasnya.
Sementara itu, dalam pemeriksaan kesehatan tersebut, para balon kades diperiksa fisik terdiri dari frekuensi napas, visus untuk mengetahui kondisi mata, dan juga buta warna, serta diperiksa perut dan dada, berat badan, tinggi badan dan terakhir tes urine.
Berdasarkan penelusuran Radar Karawang ke berbagai toko kesehatan, ternyata harga tes narkoba berkisar Rp 10 ribu hingga Rp 45 ribu. Sedangkan pot untuk tes urine sekitar Rp 450 untuk 10 cc dan Rp 2 ribu untuk 200 cc. (vid)
Sumber : Rada Karawang
No comments:
Post a Comment